Pengaturan Dan Pengertian Mediasi Menurut Ahli

Pengaturan Dan Pengertian Mediasi 
Istilah ”alternatif” dalam alternatif penyelesaian sengketa memang dapat menimbulkan kebingungan, seolah-olah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis akan menggantikan proses litigasi di pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5)Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Undang-undang tidak memberikan rumusan atau pengertian yang jelas dari mediasi atau mediator. Namun dalam Pasal 1 Butir 6 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pengertian dari mediasi yakni ”suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan mediator”. 

Tujuan mediasi 
Menyelesaikan suatu pertentangan yang timbul disebabkan sengketa perdata dengan keputusan pengadilan sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai cara yang sudah paling tepat sebagaimana disangka kebanyakan orang. Menyelesaikan suatu perkara atu sengketa perdata dengan keputusan pengadilan harus dipandang sebagai cara yang formal saja sekadar lebih terpuji daripada menghakimi sendiri. 

Sedangkan tujuan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah :
a. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi : 
  • Mediasi diharapkan dapat menyelesaiakan sengketa dengan cepat dan biaya murah. 
  • Hasil-hasil yang didapatkan akan memuaskan para pihak karena keputusan yang diambil berdasarkan mufakat para pihak. 
  • Kesepakatan yang diperoleh bersifat secara komperhensif karena tidak hanya masalah hukum saja tapi juga menyangkut masalah di luar hukum. 
  • Mediasi memberi para piak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. 
  • Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan hakim di pengadilan. 
Mediator
Dalam mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yan kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Kriteria untuk menjadi mediator menurut PP No 54 Tahun 2000 adalah : 
  • cakap melakukan tindakan hukum 
  • berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun 
  • memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang llingkungan idup paling sedikit 5 (lima) tahun 
  • tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan) dan 
  • memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengah. 
Di samping itu mediator harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
  • disetujui oleh para pihak yang bersengketa 
  • tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa 
  • tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa 
  • tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak 
  • tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. 
Dalam Pasal 6 Perma No 02 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : 
  • mediator pada setiap pengadilan adalah hakim atau bukan hakim yang memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. 
  • setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang mediator 
  • setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator . 
Peranan dari mediator adalah : 
  • melakukan diagnosis konflik 
  • mengindentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. 
  • menyusun agenda 
  • memperlancar dan mengendalikan komunikasi 
  • mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar menawar 
  • membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Efektifitas Perdamaian Melalui Proses Mediasi
Untuk menjalankan hukum formil atau hukum acara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg, maka ditentukan bahwa hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBG. Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan pada sidang pertama jika pihak penggugat dan pihak tergugat hadir maka hakim akan menawarkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Proses perdamaiannya dapat dilakukan di dalam persidangan atau juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Pada proses perdamaian inipun boleh dibantu oleh pihak ketiga atau tanpa bantuan pihak ketiga. Hakim juga akan memberikan waktu untuk berpikir kepada kedua belah pihak yang berperkara dan juga memberikan waktu untuk melakukan proses perdamaian. Cara ini membutuhkan kesabaran dan kesadaran masing-masing pihak untuk mencapai kata sepakat (perdamaian) antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui alternatif dan pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata melalui alternatif diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa. Menurut Undang-undang ini ada beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu, mediasi, konsiliasi, negosiasi dan arbitrase.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Di negara-negara maju konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi dirasakan efektif karena mediasi memiliki keunggulan-keunggulan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga adalah melibatkan diri untuk membantu para pihak mengindetifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan.

Sejak terbitnya Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan jika tidak menempuh mediasi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pengadilan Negeri Klas IA Padangpun telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dari perkara perdata yang masuk pada tahun 2008 sampai dengan Agustus 2009 berjumlah 128 kasus. Dari 128 kasus diselesaikan melalui mediasi sebanyak 10 kasus, dicabut 16 kasus. Jadi terlihat bahwa mediasi belum efektif dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai. Tapi hal ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan sebelum ada mediasi

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut : 
  • mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase. 
  • mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya. 
  • mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
  • mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. 
  • mediasi dapat mengubh hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus. 
  • mediasi memberi hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. 
  • mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setipa putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. 

Hal-hal yang dapat diatasi melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :
1. menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam.
2. memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa.
3. meminimalkan perbedaan diantara mereka dengan menciptakan situasi informal.
4. perilaku mediator yang netral dan tidak memihak memberikan kenyamanan tersendiri.
5. tidak menekankan setiap pihak untuk menyetujui suatu penyelesaian.

B. Upaya Pengadilan Negeri Memaksimalkan Perdamaian Dengan Mediasi
Dari hasil penelitian Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Tetapi hal ini dikembalikan kepada kehendak para pihak yang bersengketa. Salah satu upaya dalam rangka penyelenggaaraan proses mediasi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah menyediakan ruangan khusus di pengadilan untuk penyelenggaraan proses mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2008 yang berbunyi :” mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak’. Sesuai dengan bunyi Pasal ini maka penyelenggaraan proses mediasi bisa juga dilakukan di luar pengadilan, tetapi jika dilakukan di luar pengadilan maka pembiayaannya dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan. Ini diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2008. Jadi dengan penyediaan tempat di pengadilan maka ini dapat menghemat pembiayaan mediasi yang akan ditanggung oleh para pihak.

Di Pengadilan Negeri Klas IA mediator juga dari kalangan hakim dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :” mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan”. Hal inipun dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :” penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya”. Jadi dari Pasal-pasal yang disebutkan di atas maka ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela,atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatakan bahwa: ”setiap hakim,mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”

Namun demikian, dengan cara apa pun pembentukan mediasi dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses mediasi melalui pengadilan atau luar pengadilan dilakukan secara tertutup (rahasia).

Masalah kerahasiaan proses mediasi di pengadilan secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur endaki Mediasi Di Pengadilan, Pasal 6, yaitu:”proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para menghendaki lain.” Tetapi, proses mediasi untuk sengketa publik, yaitu sengketa-sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen pertanahan, dan perburuhan, terbuka untuk umum.

Upaya Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam mengoptimalkan perdamaian dengan mediasi dengan cara mengoptimalkan berjalanannya prosedur pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ditemui kendala-kendala baik yang datang dari proses mediasinya dan luar proses mediasinya. Kendala-kendala yang dihadapi itu adalah :

1. Kendala dalam mediator
Dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri Klas IA Padang belum ada mediator yang telah memiliki sertifikat mediator sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa ”kecuali keadaan sebagaimana Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertiikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Dapat disimpulkan kecuali dalam wilayah suatu pengadilan tidak ada mediator yang bersertifikat maka semua hakim pada pengadilan tersebut dapat ditempatkan dalam daftar mediator dan jika pada suatu pengadilan tidak terdapat hakim bukan pemeriksaan perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator. 

Hakim, advokat dan akademisi hukum yang ingin menjadi hakim mediator di dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat mediator melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga-lembaga yang telah terakreditasi tersebut adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN), Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Universitas Gajah Mada, BAMI, IACT.

Mediator adalah pihak ketiga yang akan membantu proses mediasi dalam rangka berupaya menyelesaian sengketa dengan perdamaian. Peranan mediator adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidetifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaiakan sengketa tersebut. 

Mengingat mediator sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka selayaknya mediator harus memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negasiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika mediator dari hakim yang terbiasa berperkara di pengadilan, hal ini sangat membantu. Tetapi pengalaman saja masih kurang karena diperlukan juga pengetahuan secara subtasial atas permasalahan yang disengketakan dan yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi yang tetap netral. Oleh sebab itulah seorang mediator harus juga mendapatkan pelatihan dan pendidikkan khusus sebagai meditor.

2. Proses mediasi merupakan hal yang baru 
Mediasi merupakan hal baru dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Mediasi baru diterapkan secara efektif untuk seluruh Pengadilan Negeri sejak keluarnya Perma No 1 Tahun 2008. Hal ini menyebabkan masih kurang efektifnya proses mediasi untuk mencapai perdamaian. 

3. Kendala dalam proses mediasi
Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah sulitnyan mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersegketa untuk menemukan titik temu dari permasalahan mereka.

Cara mengatasi kendala ini adalah dituntutnya peran aktif dari mediator dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, mediator dapat mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengaturan Dan Pengertian Mediasi Menurut Ahli"

Posting Komentar