Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Ahli

Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan
Slamet (2002: 29) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dikemukakan oleh Slamet (2002: 30) bahwa kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti harus diakui secara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya.

Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan dengan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggotanya (Gibson 1986: 334)

Hubungan pemimpin dengan anggota berkaitan dengan derajat kualitas emosi dari hubungan tersebut, yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan anggota terhadap pemimpinnya. Semakin yakin dan percaya anggota kepada pemimpinnya, semakin efektif kelompok dalam mencapai tujuannya. Dalam hubungan pemimpin dengan anggotanya perlu diperhatikan antisipasi kepuasan anggota dan harus dipadukan dengan tujuan kelompok, motivasi anggota dipertahankan tinggi, kematangan anggota dalam pengambilan keputusan dan adanya tekat yang kuat dalam mencapai tujuan ( Slamet 2002: 32).

Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan: 
  1. Pendayagunaan pengaruh, 
  2. Hubungan antar manusia, 
  3. Proses komunikasi dan 
  4. Pencapaian suatu tujuan. 
Kepemimpinan tergantung pada kuatnya pengaruh yang diberi serta intensitas hubungan antara pemimpin dengan pengikut (Ginting 1999: 21) 

Siangian S (1999: 208) ada tiga macam gaya kepemimpinan yang telah dikenal secara luas yaitu:
a. Demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan sebagai keputusan bersama dari seluruh anggota sistem sosial yang bersangkutan.
b. Otokrasi yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan tergantung kepada pemimpinnya sendiri.
c. Laissez faire, yaitu gaya kepemimpinan yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada masing-masing anggota sistem sosial itu sendiri.

Gaya kepemimpinan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat tergantung pada situasi yang terdapat pada kelompok/ masyarakat tersebut. Dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan cenderung gaya kepemimpinannya bersifat otoriter. Pada situasi dimana hubungan antara anggota dengan pemimpinnya sedang-sedang saja atau anggota kelompok sangat dipentingkan maka gaya kepemimpinan lebih diarahkan pada gaya kepemimpinan demokratis.

Peranan Pemimpin kelompok
Seorang pemimpin harus dapat melakukan sesuatu bagi anggotanya sesuai dengan jenis kelompok yang dipimpinnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin untuk dapat mendinamiskan kelompok yaitu: (1) mengidentifikasi dan dan menganalisis kelompok beserta tujuannya, (2) membangun struktur kelompok, (3) inisiatif, (4) usaha pencapaian tujuan, (5) mempermudah komunikasi dalam kelompok, (6) mempersatukan anggota kelompok, dan (6) mengimplementasikan filosofi. (Slamet , 2002: 34).

Robinson dalam (Ginting 1999: 26-27) Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah: (1) mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, (2) memberi informasi, (3) sebagai seorang perencana, (4) memberi sugesti, (5) mengaktifkan anggota, (6) mengawasi kegiatan, (7) memberi semangat untuk mencapai tujuan, (8) sebagai katalisator, (9) mewakili kelompok, (10) memberi tanggung jawab, (11) menciptakan rasa aman dan (12) sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin kelompok, seseorang harus berperan mendorong anggota beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. 

Segala masukan yang datang dari luar, baik berupa ide atau gagasan, tekanantekanan, maupun berupa materi, semuanya harus diproses di bawah koordinasi pemimpin. Untuk ini, pemimpin perlu berperan: (1) sebagai penggerak (aktivator), (2) sebagai pengawas, (3) sebagai martir, (4) sebagai pemberi semangat/kegembiraan, dan (5) sebagai pemberi tanggung jawab kepada anggota.

Menurut Covey dalam (Kris Yuliani H 2002: 6) ada tiga peranan pemimpin dalam kelompok/organisasi antara lain
  1. Pathfinding (pencarian alur), mengandung sistem nilai dan visi dengan kebutuhan pelanggan melalui suatu perencanaan strategis yang disebut the strategic pathway (jalur strategi).
  2. Aligning (penyelarasan), upaya memastikan bahwa struktur, sistem dan operasional organisasi memberi dukungan pada pencapaian visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan - pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.
  3. Empowerment (pemberdayaan), suatu semangat yang digerakkan dalam diri orang-orang yang mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten, untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati untuk mencapai nilai, visi dan misi bersama dalam melayani kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.
Peranan pemimpin kelompok yang sangat perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin kelompok yaitu: (1) Membantu kelompok dalam mencapai tujuannya: (2) Memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan : (3) Mewujudkan nilai kelompok : (4) Merupakan pilihan para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin kelompok lain : (6) Merupakan seorang fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik kelompok (Sulaksana 2002: 7).

Menurut Sondang (1999: 47-48), lima fungsi kepemimpinan yang dibahas secara singkat adalah sebagai berikut: (1) pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, (2) wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi, (3) pimpinan selaku komunikator yang efektif, (4) mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik, (5) pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

Pada hakekatnya peranan pemimpin perlu disesuaikan dengan ciri khas dari kelompok atau komunitas. Peranan pemimpin pada kelompok swadaya masyarakat miskin kota yaitu dilihat dari: (1) peranan pemimpin dalam memotivasi anggota dalam berusaha, (2) peranan pemimpin sebagai penghubung dengan pihak P2KP, (3) peranan pemimpin dalam membantu mengembangkan ketrampilan anggota, (4) peranan pemimpin dalam menjaga kekompakan kelompok, (5) peranan pemimpin dalam mengembangkan wawasan anggota, (6) peranan pemimpin dalam membantu anggota memasarkan hasil produksi, (7) peranan pemimpin sebagai penghubung dengn pihak lain untuk kelancaran usaha, dan (8) peranan pemimpin dalam menjabarkan ide-ide pengembangan usaha.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal. 

Keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja dan seterusnya berputar-putar dalam proses saling terkait (Daniel S, 2003: 3)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun "gerakan bersama" dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku P2KP, baik yang langsung tergabung dalam organisasi program maupun pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lain, dari tingkat pusat sampai tingkat komunitas. Program P2KP tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan November 1999 sampai dengan bulan juni tahun 2002 dengan sasaran sebanyak 1298 kelurahan di pulau Jawa.

Program P2KP mempunyai visi masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan visinya adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dihadapinya. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan P2KP adalah: demokrasi, partispasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi. Nilai-nilai yang harus dibangun, dikembangkan dan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan P2KP adalah: keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan dapat dipercaya.

Dengan demikian sebenarnya Program Penanggulangan Kemiskinan di  Perkotaan (P2KP) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bermaksud agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Secara umum tujuan P2KP adalah membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan sasaran melalui:
1. Bantuan kredit modal kerja bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.
2. Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan
3. Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan, untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya.

Sehingga Kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat dalam P2KP adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keterpaduan Konsep Tridaya yaitu :
  • Kegiatan Pemberdayaan Sosial, berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial dalam upaya menunjang penciptaan peluang usaha baru, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan pelatihan ini dapat diadakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan.
  • Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, berupa kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
  • Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan, berwujud pemeliharaan, perbaikan maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang dibutuhkan masyarakat kelurahan, seperti jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman, dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat atau komponen lain yang disepakati masyarakat (P2KP 1999: 2).
Pola pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai lembaga perantara. Pada prakteknya, program P2KP dilakukan dengan cara menyediakan bantuan keuangan (dana pinjaman bergulir dan hibah untuk pembangunan sarana fisik lingkungan), serta bantuan teknis (tenaga pendamping/penyuluh yang dikenal dengan fasilitator kelurahan) dengan membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat. Dana program tersebut dapat digunakan untuk kredit bagi ekonomi berkelanjutan dan hibah untuk pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, tergantung pada prioritas kebutuhan kelompok masyarakat setempat (P2KP 1999: 2).

Dalam pelaksanaanya, setiap anggota masyarakat yang ingin terlibat dalam program tersebut diwajibkan untuk membentuk atau ikut dalam satu kelompok tertentu (Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan target penerima bantuan yang sesungguhnya dengan persyaratan sebagai berikut :
  • Beranggotakan minimal tiga orang (dari rumah tangga yang berbeda). Sebagai contoh, jika ingin terlibat dalam kegiatan ekonomi maka masyarakat mesti membentuk KSM yang biasa dikenal dengan KSM Ekonomi. KSM tersebut dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang anggotanya minimal tiga orang dari rumah tangga yang berbeda.
  • Anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan kesepakatan bersama antara lurah, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan warga masyarakat lainnya. Pendapatan keluarga (jika beranggotakan empat orang), tiap anggota KSM itu dipersyaratkan tidak boleh lebih dari Rp.250.000,00 perbulan (P2KP,1999). Kriteria ini mendekati standar yang dikemukakan oleh Prof.Sayogyo yang menggunakan standar pendapatan sebesar 320 kg beras/orang/tahun yang apabila dihitung menggunakan standar harga beras Rp.3.000,00/kg, maka nilai konversinya adalah Rp.2.600,00/orang/hari.
  • Jumlah anggota yang tidak berasal dari keluarga miskin (namun diajak bergabung karena memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan) dibatasi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota KSM (P2KP 1999: 3).

Selanjutnya masyarakat akan dibantu seorang tenaga pendamping yang bertugas antara lain membantu dan mengarahkan dalam penyusunan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan anggota KSM. Lebih jauh, tenaga pendamping yang disebut dengan fasilitator kelurahan ini berguna untuk menyampaikan informasi tentang program P2KP, selain membantu menyiapkan usulan dan memantau pelaksanaan program. Fasilitator kelurahan ini biasanya mempunyai latar belakang kerja sosial dan telah mendapatkan pelatihan dalam melakukan fasilitasi. Pada awal program, akan tersedia satu fasilitator per kelurahan atau maksimal 14 orang untuk kelurahan yang sangat besar. Ia dianjurkan untuk tidak menangani lebih dari 12 KSM. Berdasarkan pertimbangan batas rentang kendalinya (P2KP 1999: 3).

Selain itu, di tingkat kelurahan ada institusi lokal yang mendapat kepercayaan untuk menerima dan menyalurkan bantuan pemerintah pusat yang dikenal dengan BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat. Lebih jauh BKM sebagai institusi lokal dapat berfungsi sebagai institusi yang mewakili kepentingan warga, serta berfungsi dalam menjaga kesinambungan program P2KP. BKM merupakan badan musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang berhak menilai rencana/usulan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam jenis kegiatan P2KP (P2KP 1999: 7).

Selain Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga programprogram pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan trilyun rupiah.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak belum dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, hanya golongan tertentu yang diuntungkan dan ini merupakan golongan kecil dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat, karena berada dalam tingkat sosial ekonomi yang memprihatinkan, tidak mampu mengambil manfaat atas hasil-hasil pembangunan. Golongan ini hidup di perkampungan-perkampungan kumuh di perkotaan dan di perdesaan. Karena tekanan struktur kekuasaan, sosial, ekonomi, maupun politik begitu besar, mereka tertinggal jauh dari kemajuan ekonomi yang semakin menyulitkan kehidupan sehari-hari. 

Konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (self-discovery) berdasarkan kepercayaan diri (selfconfidence). 

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan ( Ismawan. 2003: 2)

Interaksi unsur-unsur dalam kemandirian menjadi efektif dan perkembangan ke arah selfish bisa dihindari, perkembangan pribadi individu yang positif bisa dibangun. lewat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk dan diselenggarakan secara wajar dan bertahap. Dalam kelompok semacam inilah proses belajar-mengajar akan berlangsung, di mana kesenjangan antara penerima pelajaran dan pengajar yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, bisa dihindari. Dengan demikian, kecenderungan ke arah selfish akan terkikis dan diganti oleh empati yang akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Bila kemampuan individu yang bertindak sebagai murid dari proses perkembangan golongan miskin. Proses ini menuntut komitmen, dedikasi, dan pandangan hidup yang baik dari pendamping. Artinya, mereka harus memperhatikan proses kemandirian yang terjadi dalam KSM seperti yang terjadi pada dirinya sendiri (Daniel , 2003: 3)

Dalam membangun paradigma golongan miskin masyarakat sasaran perlu di ikut sertakan, misalnya melalui perwakilan atau pemimpin mereka. Pemerintah sebaiknya hanya melakukan pekerjaan yang benar-benar mampu mereka kelola, misalnya usaha pelatihan/pendampingan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha masyarakat miskin tersebut. Pemerintah juga sangat perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berminat dalam program penanggulangan kemiskinan perkotaan untuk menunjang keberhasilan program ini.

Kedinamisan Individu Dalam Kelompok
Ketergantungan masyarakat pada pihak luar telah menyebabkan masyarakat kehilangan bargaining power untuk membela dan mempertahankan hak atau nasibnya sendiri. selama ini kehidupan masyarakat kecil, baik langsung maupun tidak langsung masih disantuni pihak luar. Akibatnya masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap usahanya sendiri. Faktor psikologis seperti ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi daya juang dan respon masyarakat terhadap berbagai perubahan zaman yang begitu cepat, hal ini merupakan gambaran masyarakat yang tidak dinamis.

Kedinamisan masyarakat saling terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhannya. Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya biasanya lebih dinamis, karena kesadaran tersebut membuat petani tersebut inovatif, selalu mencari peluang untuk meningkatkan kehidupannya dan memiliki kemampuan mengantisipasimasa depannya secara lebih baik. Dengan demikian, ciri-ciri petani dinamis mencakup kualitas dari aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Adler dalam ( Agussabti 2002: 229) mengemukakan bahwa kedinamisan dapat muncul karena adanya dua dorongan, yaitu: (1) dorongan "keakuan", dan (2) dorongan "kekitaan." Dorongan "keakuan" merupakan dorongan yang mengabdi kepada diri sendiri, sedangkan dorongan "kekitaan" merupakan dorongan yang mengabdi kepada dunia luar. Kedua dorongan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri anggota kelompok sendiri dan di luar kelompok sendiri. Apabila kondisi di luar kelompok (lingkungan) terlalu berat bagi kemampuannya maka anggota kelompok akan mengembangkan reaksi-reaksi yang tidak serasi dengan prinsip-prinsip konsep diri sehingga dapat mempengaruhi kedinamisannya.

Angyal (dalam Agussabti 2002: 229) menyatakan bahwa Dinamika Biosphere terjadi karena adanya energi di dalamnya yang menimbulkan tegangan-tegangan antara kutub pada lingkungan dan kutub pada dirinya sendiri. Jadi kedinamisan anggota kelompok sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan dan kondisi dirinya sendiri. Masyarakat dinamis juga mempunyai ciri-ciri yang dapat dikelompokkan sebagai manusia modern. 

Ciri-ciri manusia modern antara lain: 
  1. Orientasinya ke depan, 
  2. Terbuka, 
  3. Komunikatif, 
  4. Adaptif terhadap perubahan, 
  5. Berkeswadayaan tinggi, 
  6. Menerima adanya keragaman, 
  7. Selalu mengembangkan diri, 
  8. Tahu "apa" yang ia butuhkan dan "bagaimana" mendapatkannya, dan 
  9. Berani mengambil resiko, (Slamet, 2002: 19)

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan Menurut Ahli"

Posting Komentar