Pengertian Pemberdayaan Menurut Ahli

Pengertian Pemberdayaan 
Dalam wacana pekerjaan sosial, istilah empowerment yang sekarang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan bukanlah sesuatu yang baru. Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai hakekat yaitu pada pertolongan dan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang mengalami disfungsi. Berdasarkan hal itu, sebenarnya sejak awal perkembangan pekerjaan sosial selalu menggunakan tema-tema seperti kemandirian, kepercayaan diri, kefungsian sosial, dan empowerment.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai empowerment maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud ketidakberdayaan (powerlessness). Para pakar teori motivasi diantaranya Martin Seligman, Maier, Overmier, dan Hiroto (1976) mengatakan ketidakberdayaan dan empowerment sangat terkait dengan motivasi dan proses belajar. Oleh karenanya mereka mengembangkan suatu teori yang dinamakan teori ketidakberdayaan yang dipelajari (learned helplessness). (Fahrudin, hal:13) Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris “empowerment” yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007, hal:1) Ife (1995) mengatakan empowerment aims to increase the power of disadvantaged (pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung). Swift dan Levin (1987) cenderung mengartikan empowerment sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (realocation of power). Rappaport (1984) mengartikan empowerment sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. (Fahrudin, 16)

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia, yaitu kebhinekaan. Seperti halnya pada masyarakat Alalak begitu banyak yang memiliki begitu banyak kearifan lokal sehingga dapat menjadi modal dasar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat Alalak khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

a. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)

b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini ssuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. 

Pemberdayaan Mampu Menambah Daya Masyarakat
Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagi issue sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah pedesaan, kawasan terpencil, dan terkebalakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan (people-centered development). (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Program-program pembangunan di era 1990-an yang dimulai dari program IDT (Inpres Desa Tertinggal) telah menunjukkan tekad pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pembangunan alternative yang melihat pentingnya manusia (masyarakat), tidak lagi sebagi objek, tetapi subjek pembangunan. Dalam konteks ini “partisipasi masyarakat sepenuhnya” dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Dalam pengertian konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (2) to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian kedua ini adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Penerapan Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan
Penerapan pemberdayaan paling banyak digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan social. Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondis dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Strategi peningkatan kapasitas dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Strategi perlindungan sosial dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak telantar, kemampuan berbeda/penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan kondisi sosial. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Upaya penanggulangan kemiskinan secara praktis dapat berlangsung dalam dua variasi berikut ini. Pertama, adanya program yang mengadopsi lebih dari satu strategi tersebut secara paralel dan berkaitan. Misalnya Program Pengembangan Kecamatan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil untuk menjalankan instrument pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, perluasan kesempatan berusaha, dan perlindungan sosial. Kedua, adanya satu program yang hanya mengadopsi salah satu dari strategi tersebut. Misalnya Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin sebagai instrument strategi perlindungan sosial. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak kepada Rumah Tangga Miskin melalui komponen pendidikan (Program Bantuan Operasional Sekolah, BOS) dan kesehatan (Program Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin, ASKESKIN) untuk menjalankan instrument strategi peningkatan kapasitas. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Pengembangan Ekonomi
Globalisasi ekonomi yang dipengaruhi oleh ekonomi neoklasik dan kekuatan kapitalis transnasional telah membawa dampak pada banyak orang. Mereka merasakan bahwa ekonomi mainstream tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terlihat pada angka pengangguran yang tinggi dalam masyarakat dan ditambah dengan “pengangguran tersembunyi” yaitu mereka yang tidak terhitung dalam statistik resmi. Mereka ingin memiliki pekerjaan tetap atau yang hanya bekerja part time tidak tetap dan menginginkan pekerjaan yang lebih bagus. Pengaruh globalisasi tersebut juga terlihat pada jumlah kemiskinan yang semakin meningkat yang tercermin tidak saja dalam statistik garis kemiskinan, tetapi juga dalam angka ketergantungan pada pertolongan darurat seperti, bantuan makanan, uang tunai langsung, lumbung pangan dan sebagainya. Seluruh masyarakat dapat menjadi terpinggirkan secara ekonomi, seperti sebuah industri yang memindahkan logika pasar global dan “perdagangan bebas” dimana yang tersisa hanyalah tutupnya pabrik, hilangnya pekerjaan, masyarakat yang hancur dan keputusasaan personal. (Ife & Tesoriero, 2008)

Dari perspektif pengembangan masyarakat respon terhadap krisis ekonomi ini ditujukan bagi pengembangan pendekatan alternatif yang berupaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat lokal serta memperbaiki kualitas kehidupan. Krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah memaksa banyak orang dan masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif tersebut. Dalam realisasinya, ekonomi mainstream tidak lagi berfungsi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kepentingan yang memuncak dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Shragge, 1993).

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, tetapi bentuk ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, pendekatan yang lebih konservatif berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam parameter konvensional. Sedangkan kategori kedua, pendekatan yang lebih radikal, yaitu berupaya mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat alternatif. (Ife & Tesoriero, 2008)

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Pemberdayaan Menurut Ahli"

Posting Komentar