Pengertian Tentang Pajak dan Sengketa Pajak

Pengertian Tentang Pajak dan Sengketa Pajak
Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cumacuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain.

Pemberian yang dilakukan rakyat pada saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau pengusaha setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

1. Pengertian Pajak
Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, diantaranya:

1. N. J. Feldmann
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Soeparman Soemahamidjaja
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum.

3. Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasatimbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:
a. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 
b. sifatnya dapat dipaksakan.
c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan serta berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya

Berbeda dengan pengertian pajak, hukum pajak mempunyai arti suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak26. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan:
  • Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak).
  • Objek pajak.
  • Kewajiban wajib pajak kepada pemerintah.
  • Timbulnya dan hapusnya utang pajak.
  • Cara penagihan pajak.
  • Cara mengajukan keberatn dan banding pada peradilan pajak.
Hukum pajak bermanfaat untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Berdasarkan perundangundangan yang mengatur tentang pajak, ada beberapa jenis pajak yang dibebani kepada masyarakat, antara lain:
  1. Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
  2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
  3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
Wewenang yang dimiliki pemerintah di dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, walaupun mengandung unsur paksaan tidak berarti tanpa didasari suatu aturan hukum. UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI dalam Pasal 23 A (hasil amandemen) dengan tegas menyebutkan “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Artinya konstitusi kita sangat melindungi rakyat dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa (fiskus) di dalam memungut pajak. Sistem pemungutan pajak kepada masyarakat dapat dibagi atas 4
(empat) macam yaitu: 
  • Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
  • Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
  • Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
  • Withhloding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 
Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan official assessment system telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam official assessment system Fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang. Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan sistem semi self assessment dan withholding dengan tata cara yang disebut
MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem self assessment secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan (Undang-Undang KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Walaupun perhitungan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan sistem self assessment, namun tidak berarti Fiskus (petugas/pejabat pajak) tidak berwenang melakukan pemeriksaan dengan mengoreksi dan menghitung kembali serta selanjutnya menetapkan sendiri pajak yang terutang. Berdasarkan kondisi ini, dimana seringkali wajib pajak merasa keberatan dengan penetapan jumlah pajak terutang dari Fiskus yang dituangkan dengan Surat Tagihan Pajak, maka akan timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

2. Pengertian Sengketa Pajak
Dalam UU KUP tidak ada ketentuan yang mengatur pengertian sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat (1) UU KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Arti keberatan dapat diajukan bila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara terbatas objek yang dapat diajukan sengketa pajak.

Pengertian sengketa pajak hanya diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 bukan dalam UU KUP. Adapun pengertian sengketa pajak adalah sebagai berikut: “Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakkan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang
penagihan pajak dengan surat paksa”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur dari sengketa pajak yaitu:
  • Sengketa dalam bidang perpajakan
  • Ada dua pihak yaitu Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak
  • Ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak.
  • Ada kesempatan/hak mengajukan banding atau gugatan.
  • Banding atau gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak.
  • Didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
Pengadilan Pajak
Pada tahun 2002 ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang tersebut diundangkan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27 pada tanggal 12 April 2002. Dengan demikian sejak tahun 2002 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki suatu badan peradilan khusus dalam bidang pajak dengan nama Pengadilan Pajak.

Perubahan nama badan peradilan pajak dari badan penyelesaian sengketa pajak membawa implikasi terhadap sistem peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Implikasi itu antara lain bertambahnya satulagi lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kalau mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, maka terlihat adanya beberapa ciri atau karakteristik Pengadilan Pajak yang membedakannya dengan pengadilan lain, yakni menyangkut beberapa hal:

1. Kompetensi
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Kemudian Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam menyelesaikan sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam 2 (dua) macam upaya hukum, yakni “Gugatan” dan “Banding”. Dalam hal “Banding” Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 ayat (2)). Sedangkan dalam hal “Gugatan” Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakanyang berlaku (Pasal 31 ayat (3)).

Istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mempunyai makna yangberbeda dengan istilah “Gugatan” dan “Banding” dalam sistem peradilanpada lembaga-lembaga peradilan yang lain seperti pada Peradilan Umum,Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Pada sistem Peradilan Pajak, “gugatan” menunjukkan bahwa sengketa tersebut belum diajukan pada upaya hukum lain. Jadi merupakan proses yang pertamakali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukum lain. Jadi merupakan proses yang pertama kali oleh wajib pajak untuk menempuh upaya hukumke Pengadilan Pajak, sedangkan istilah Banding, wajib pajak pernahmenempuh upaya hukum lain melalui Upaya Administratif berupa keberatan, yakni ke DirJend Pajak atau DirJend Bea dan Cukai atau Kepala Daerah. Kemudian apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak setuju dengan keputusan DirJend Pajak atau DirJend Bea dan Cukai atau Kepala Daerah, lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak. 

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak juga diberi kewenangan untuk mengawasi kuasa hukumyang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketadalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. (Pasal 32 ayat (1)). Kewenangan ini nampaknya diselaraskan dengan kewenangan-kewenangan lembaga peradilan lain seperti dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara, dimana salah satu kewenangan pengadilan pada tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut adalah juga mengawasi kuasa hukum.

2. Objek sengketa pajak
Untuk mengetahui objek sengketa dalam sengketa pajak dapat dilihat dari pengertian sengketa pajak itu sendiri. Seperti yang diuraikan mengenai pengertian sengketa pajak maka tampak jelas yang menjadi objek sengketa pajak adalah Keputusan. Yang dimaksud dengan Keputusan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesungguhnya objek sengketa pajak adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan baik di pusat maupun di daerah.

Jenis-jenis Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa:
  • Surat ketetapan pajak kurang bayar.
  • Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
  • Surat ketetapan pajak lebih bayar.
  • Surat ketetapan pajak nihil
  • Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.
  • Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal.
  • Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
  • Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
Bentuk dan isi dari masing-masing jenis keputusan tersebut bervariasi tergantung jenis pajak dan pejabat yang membuatnya.

3. Subjek Sengketa Pajak
Subjek sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

Kalau memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek sengketa pajak adalah antara pemerintah atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata.

4. Organisasi Pengadilan Pajak
Karakteristik dari Pengadilan Pajak adalah berkaitan dengan organisasinya. Menurut ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 susunan Pengadilan Pajak terdiri dari:

1. Pimpinan
Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh Presiden dari para hakim untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Pengusulan untuk menjadi pimpinan pajak dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan telebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berstatus sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

2. Hakim Anggota
Para hakim Pengadilan Pajak juga diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Para hakim anggota oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 juga diberi status sebagai pejabat negara dan unsur pelaksana tugas kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak.

3. Sekretaris
Pengadilan Pajak dilengkapi dengan sebuah sekretariat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang administrasi umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Sekretaris atau wakil sekretaris atau pegawai sekretariat pengadilan pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

4. Panitera
Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yangdipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil dan beberapa orang panitera pengganti yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pembinaan teknis panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.

5. Majelis Kehormatan Hakim
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa di Pengadilan Pajak dibentuk majelis kehormatan hakim. pembentukan, susunan, tata kerja serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.

Majelis kehormatan hakim bertugas untuk meneliti dan meminta keterangan ketua, wakil ketua atau hakim yang diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

6. Susunan atau Tingkatan Pengadilan dan Upaya Hukum 
Pengadilan Pajak hanya mengenal satu tingkatan. Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi tidak memiliki pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi sebagaimana pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Tidak adanya tingkatan lain selain Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan Pajak merupakan karakteristik Peradilan Pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tidak adanya tingkatan Pengadilan Pajak, juga menyebabkan tidak adanya upaya hukum lain bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Satusatunya yang ditempuh adalah upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali hanya akan memeriksa berkas perkara dan menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak. Sedangkan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terbatas.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Tentang Pajak dan Sengketa Pajak"

Posting Komentar