Pengertian Partisipasi Menurut Ahli

Pengertian Partisipasi
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan social ekonomi masyarakat. ( eko, 2003: 8 ).

Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan di dominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan dalam pembangunan lingkunganya namun selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaanya.

Konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Bintoro Tjokroamidjojo (1989:207-208) memberikan pendapat bahwa “ partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977:8) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :
  1. Pengambilan keputusan.
  2. Implementasi
  3. Pemanfaatan (Benefits)
  4. Evaluasi Program Pembangunan
Untuk memahami secara jelas dan terperinci mengenai tahapan-tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan penulis akan menguraikan tahapan partisipasi dimaksud.
1). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain. (Siagian, 1972: 108 ).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya dilakukanmelalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan pelaksanaan pembanunan.

2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
Berhasilnya suatu program pembangunan tergantung dari keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi seluruh. Koentjaraningrat, menyatakan bahwa partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu :
  • Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang kusus. Dalam tipe yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau rakyat ikut sertaberdasarkan atas keyakinanya bahwa proyek itu akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas , tanpa mengarapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi , maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi. Cntoh. Partisipasi orang desa dalam pembangunan jalan, membuat saluran irigasi. 
  • Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktivitas bersama yang kusus, tapi masik termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasanya, tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri. 

3). Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan.
Menurut Cohen dan Uphop banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis manfaat-manfaat dari hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapatdibedakan antara material benefit dan social benefits. Material benefits dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan social benefits seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan, fasilitas transportasi. (1977: 47)

4) Partisipasi masyarakat dalam menilai pembangunan. 
Menurut Cohen dan Uphoff , membedakan tiga jenis evaluasi :
  • Project Contered Evaluation.
  • Political Activities.
  • Public Opinion Efforts.
Project Contered Evaluation, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses evaluasi formal, sedangkan dalam Political Activities berkaitan dengan pemilikan anggota-anggota parlemen rakyat setempat atau pemimpin setempat.

Public Opinion Efforts, opini publik dalam mengevaluasi suatu program tidak secara langsung, melainkan mempengaruhi melalui mass media/surat kabar. Misal : melalui surat pembaca dalam mengungkapkan beberapa gagasan (1977: 56-58)

Sehubungan dengan pendekatan partisipasi, Cub Du Sahel (dalam Mikkelsen,2001:69-70) mendeskripsikan pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan partisipasi sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel Pendekatan-Pendekatan Partisipasi Club Du Sahel , 1988

Sumber: Club Du Sahel ( dalam Mikkelsen, 2001 : 69-70 )

b. Perilaku Partisipasi Masyarakat
Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat ditintut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakanya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang program wajib belajar sembilan tahun, merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar .

Sondang P. Siagian ( Khairuddin, 1992: 125 ) tentang mengemukakan pentingnya partisipasi masyarakat, yakni : ” Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itu pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan”.

Menurut Winardi (1990:202), ”partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai : keikutsertaanya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan berada dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa keterlibatan masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional, lebih dari keterlibatan fisik. Keterlibatan secara mental berarti keterlibatan sebagai suatu kebiasaan hidup di suatu lingkungan tertentu. Sedangkan keterlibatan secara emosional berarti keterlibatan yang benar-benar dirasakan, yang timbul dari hati atau perasaan seseorang sebagai kepentingan bersama.

Menurut Allport (dalam Sastropoetro, 1988:12) menyebutkan ”seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja”. Selanjutnya disebutkan bahwa dengan keterlibatan seseorang dalam kegiatan tertentu menunjukan bahwa perasaanya berkenaan atau menyetujui untuk melaksanakan dan pikiranya menunjang bahwa seseorang perlu melaksanakan kegiatan tersebut.

Senada dengan Allport, Adi (2001: 206) menyatakan bahwa partisipatif aktif masyarakat dalam program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama, yang dapat diwujudkan dengan strategi penyadaran. Untuk keberhasilan program dimaksud, maka warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis, tetapi juga keterlibatan emosional pada program tersebut.

Pandangan lainya, sebagaimana dinyatakan Keith Davis ( dalam Sastroputranto, 1982 : 13 ) Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepadakelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan yang bersangkutan. 

Dalam memutuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi dibutuhkan adanya prilaku dari masyarakat itu sendiri. Setiap individu dalam berprilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks diantranya adalah faktor fisiologis seperti keadaan dan kemampuan fisik serta mental seseorang, faktor psicologis seperti persepsi, sikap, kepribadian, intelegensi, motivasi, faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan,label yang melekat pada diri seseorang seperti status sosial, harga diri, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Maramis (1998: 61) mengatakan bahwa manusia sebagaimana ia berada pada sesuatu waktu dalam berprilaku merupakan hasil suatu interaksi badan ( bio/somato), jiwa (psico) dan lingkungan (sosio). Ketiga unsur ini saling mempengaruhi dan tidak boleh terpisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain, akan tetapi harus memperhatikan serta mempertimbangkan ketiga-tiganya sebagai suatu keseluruhan.
  • Unsur bio / somato : Keadaan badanian atau jasmaniah.
  • Psico : Kesadaran, afek dan emosi,proses berfikir (persepsi), kepribadian, dan motivasi.
  • Sosio : Lingkungan Lebih lanjut, Gibson (1989: 52) mengemukakan bahwa variabel-variabel penentu seseorang dalam berprilaku, adalah sebagai berikut :
  1. Variable fisiologi : Kemampuan fisik dan mental.
  2. Variable Psicologis : Persepsi, sikap, kepribadian , belajar dan watak.
  3. Variable lingkungan : Keluarga, kebudayaan, kelas social.
Menurut Juliantar (2002:87) substansi dari partisipasi hádala bekerjanya statu sistem pemerintahan
dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan hádala proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :
  • Pertama : bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri ( otonom ) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan massyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak bebrbagai kecenderungan yang merugikan. 
  • Kedua : statu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkanya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam generasi bagi tidak di abaikanya kepentingan masyarakat.  
  • Ketiga : bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.
Dari dasar itulah dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah akan terlihat dari prilaku mendukung dan melaksanakan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Partisipasi Menurut Ahli"

Posting Komentar