Pengertian Otonomi Daerah Menurut Ahli

Pengertian Otonomi Daerah 
Otonomi daerah sendiri menurut HAW Widjaja adalah Penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:21-22).

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang yang besar bagi daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerah serta tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih ( Good Governance ). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kaho, sebagai berikut:

”Prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab,dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar–benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan peraturan–peraturan, pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta menjadi hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan” ( Kaho, 1988:18 ).

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah. Peluang besar tersebut dikarenakan adanya penyerahan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh A.W Widjaja sebagai berikut: Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sisitem birokrasi pemerintahan (Widjaja, 2001:21-22).

Urusan yang diserahkan menurut pengertian diatas termasuk didalammya urusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan daerah untuk mengatru dan mengurus rumah tangga sendiri. Hal tersebut diungkapkan dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemrintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5, 2005:4).

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut parakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat6,2005:4).

Dari uraian diatas bahwa Otonomi Daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efekti, efesien dan berwibawa yang mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusuan suatu daerah dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan urusan dalan pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada tiga asas. Asas tersebut, terdiri dari: 
  1. Asas desentralisasi adalah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
  2. Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerinatahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertical di wilayah tertentu.
  3. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 7, 8 dan 9).
Pelaksanaan asas desentralisasi akan membawa efektifitas dalam pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya daerah dalam satu wilayah negara, dimana daerah - daerah tersebut memiliki sifat–sifat yang khusus.

Pelaksanaan otonomi di daerah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: 
  • Manusia pelaksananya harus baik; 
  • Keuangan harus cukup dan baik; 
  • Peralatannya harus cukup dan baik; 
  • Organisasi dan manejemen yang baik. ( Kaho, 1988:60 )

Faktor–Faktor di atas harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena: 
  • Manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan dan manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. 
  • Keuangan disini mengandung arti setiap hal yang berhubungan dengan masalah uang, seperti: sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku dan lainnya. Keuangan sangat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin banyak jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kegiatan yang dapat dilaksanakan, demikian juga semakin baik pengelolaanya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Hal tersebut juga diungkapkan oleh M. Manullang, sebagai berikut: 
” Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah” ( dalam Kaho, 1988:61 ).

Peralatan yang baik merupakan peralatan yang praktis, efisien dan efektif. Peralatan tersebut sangat jelas diperlukan untuk terciptanya pemerintah daerah yang baik. 
Organisasi yang baik dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Selain oraganisasi, manajemen yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, dimana menurut Manullang, sebagai berikut: ”Cara bagaimana mencapai tujuan pemerintah daerah ditentukan oleh manajemen pemerintah daerah itu” (dalam Kaho, 1988:63). 

Visi dan Konsep Otonomi Daerah
Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah membebaskan pemerintah dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, juga pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang strategis. Dengan adanya desentralisai kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

Pemerintah dan masyarakat di daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. 

Di bidang Politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang respontif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Otonomi daerah merupakan kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah dapat menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah dan membuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk megoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi di daerah. Otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitar.

Konsep dasar otonomi daerah merangkum hal-hal berikut :
  1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis-nasional.
  2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Pemberdayaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representative dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan.
  3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan budaya setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
  4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
  5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
  6. Perwujudan desentralisasi fiscal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
  7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.
Prinsip Otonomi
Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab:
  1. Nyata, berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.
  2. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
Tolok Ukur Pelaksanaan Otonomi Daerah
Keberhasilan pelaksanaan otonomi suatu daerah diukur dari hal-hal sebagai berikut, yang terdiri dari variabel-variable pokok, penunjang dan khusus.
1) Variabel Pokok, terdiri dari:
  • Kemampuan PAD/Keuangan;
  • Kemampuan Aparatur;
  • Kemampuan partisipasi Masyarakat;
  • Kemampuan ekonomi;
  • Kemampuan Demogarafi;
  • Kemampuan Organisasi dan Administrasi.
2) Variabel Penunjang, terdiri dari:
  • Faktor Geografi;
  • Faktor Sosial Budaya;
3) Variabel Khusus, terdiri dari:
  • Sosial Politik;
  • Pertahanan dan Keamanan;
  • Penghayatan Keagamaan;
Tolok ukur tersebut dapat ditujukan sebagai salah satu alat untuk melihat keadaan daerah otonomi dan kondisi daerah otonomi yang digunakan untuk membina daerah menuju pada otonomi secara mandiri.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Otonomi Daerah Menurut Ahli"

Posting Komentar