Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Ahli

Pengertian Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan publik harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang di inginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan -keputusan yang bersifat khusus.

Menurut wibawa, implentasi kebijakan merupakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi-instuksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:
  1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
  2. Organisasi yaitu unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
  3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah, dan lain-lain.
Model-model Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari atas ke bawah dari bawah keatas, dan pemilahan implementasi yang berpola paksa dan mekanisme pasar. Model mekanisme paksa merupakan model yang mengutamakan arti pentingya lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang memiliki hak monopoli atau mekanisme pasar di dalam Negara yang tidak ada mekanisme insentif bafi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang tidak menjalankan. Model mekanisme pasar merupakan model yang mengutamakan mekanisme insentif bagi yang menjalani dan bagi yang tidak menjalankan tidak mendapat sanksi namun tidak mendapat insentif.

Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tenteng implementasi kebjakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relative baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

Berikut model-model yang di kemukakan oleh beberapa ahli
Model yang dikembangkan oleh George C.Edwards III
Dalam pandangan George C.Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya
Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebjakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

3. Disposisi
Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang telah direncanakan dan sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

Model Bottom-up yang dikemukakan oleh Smith
Smith memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu;
  1. Idealized policy, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
  2. Target group, yaitu bagian dari policy stakehoderrs yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
  3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
  4. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan politik). Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar- menawar antara formulator dan implementor kebijakan.
  5. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn
Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:
  1. Ukuran dan tujuan kebijakan; 
  2. Sumber daya; 
  3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 
  4. Karakteristik agen pelaksana;
  5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan 
  6. Disposisi implementor.
1) Ukuran dan tujuan kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah  direalisasikan. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Namun, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Kadang kala kekaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sengaja diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif dari orang-orang yang diserahi tanggung jawab implementasi pada tingkat-tingkat organisasi yang lain atau system penyampaian kebijakan.

2) Sumber daya
Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Sumber daya layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.

Dengan demikian, sangat penting untuk member perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan monsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang sulit dan kompleks. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawahdalam suatu organisasi ke organisasi lainnya,para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebar-luaskannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.

4) Karakteristik badan-badan pelaksana
Yang dimaksud karakteristik badan pelaksana adalah stuktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi sebuah program. Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimlpementasikan kebijakan:
  • Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
  • Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
  • Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
  • Vitalisasi suatu organisasi;
  • Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
  • Kaitan formal dan informasi suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”
5) Kondisi sosil, politik dan ekonomi
Syarat ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaiman sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal, yakni: 
  • respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, 
  • kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan
  • intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Ahli"

Posting Komentar