Pengertian Dan Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Ahli

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pengertian PBB menurut UUPBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaanya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasiakan ke pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB oleh pusat dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan d Indonesia. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, pajak atas bumi dapat dikatakan sebagai jenis pungutan (pajak) yang paling tua.

Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada para penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari penguasa tersebut. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah harta berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian. R.Sa’ban 2006 (dalam Marihot 2009 : 2)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek PBB menurut Pasal 4 UUPBB adalah orang atau badan yang secaranyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud subjek pajak sebagaimana dimaksudkan diatas adalah terdiri dari orang atau badan yang:

a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:
  1. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;
  2. Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan
  3. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).
b. Menguasai bumi dan atau bangunan:
  1. Menguasai bumi (tanah) saja;
  2. Menguasai bangunan saja; dan
  3. Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;
c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:
  1. Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;
  2. Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan
  3. Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan
Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek PBB adalah:
  • Pemilik;
  • Pemegang kekuasaan;
  • Penyewa atau sebagainya.
Subjek pajak sebagaimana diuraikan diatas, adalah pihak yang berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB. Dalam hal ini disebut wajib pajak. Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib pajaknya, UUPBB memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Sebagai keseimbangan, UUPBB memberikan hak kepada subjek pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.Atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan sejak diterimanya surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan surat keputusan disertai dengan alasan-alasannya. ( Pasal 4 UUPBB).

Dapat disimpulkan bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara jelas dan nyata mempunyai suatu hak bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bengunan misalnya : Pemilik, Penyewa, Pemegang Kuasa. Jadi subyek pajaklah yang menjadi wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajaknya.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yang menjadi Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalahkonstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atauperairan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB, menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah :
  1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  2. Jalan TOL;
  3. Kolam renang;
  4. Pagar mewah;
  5. Tempat olahraga;
  6. Galangan kapal;
  7. Dermaga;
  8. Taman mewah;
  9. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;
  10. Pipa minyak;
  11. Fasilitas lain yang memberi manfaat
Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. Yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Bumi/tanah:
  1. Letak;
  2. Peruntukan;
  3. Pemanfaatan;
  4. Kondisi;
b. Bangunan:
  1. Bahan yang digunakan;
  2. Rekayasa;
  3. Letak;
  4. Kondisi lingkungan dan lain-lain;
Objek PBB yang tidak dikenakan PBB pasal 3 UUPBB yaitu objek pajak yang :
  • Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  • Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  • Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan;
  • Objek pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  • Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling besar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib pajak.
Selain itu, adapun objek pajak yang dimiliki oleh pemerintah. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai atau digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan berlangsungnya pemerintahan. Dalam hal ini karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara yang sebagian besar penerimaanya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan unutk menyediakan fasilitasfasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka merupakan suatu kewajaran jika Pemerintah Pusat membayar penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut dengan mambayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuannya adalah sebagai berikut :
  1. Rumah-rumah Dinas yang dihuni oleh pegawai Instansi Pemerintah tersebut pembayaran PBB-nya adalah kewajiban penghuni yang bersangkutan.
  2. Rumah-rumah Dinas Instansi Pemerintah yang kosong pembayaran PBB-nya adalah kewajiban Instansi yang bersangkutan.
  3. Rumah-rumah Peristirahatan milik Instansi Pemerintah, pembayaran PBB-nya adalah kewajiban Instansi yang bersangkutan.
Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan
  • UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB
  • PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB
  • Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata cara pendaftaran Objek Pajak PBB
  • Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
  • Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Paksa
  • Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan Wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah TK II
  • Kep. Gubernur DKI Jakarta No. 816 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB di Wilayah DKI Jakarta
  • UU No. 12 tahun 1994
Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakantelah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahanperubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
  2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri.
  3. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Surat Pemberitahuan Obyek pajak ( SPOP )
Tujuan dilakukan pendataan adalah untuk melengkapi data, baik data obyek maupun subyek pajak. Pendataan yang dimaksudkan di atas tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan :
  1. Pemetaan
  2. Klasifikasi / Penilaian
  3. Identifikasi / Rincikan
  4. Verifikasi
  5. Pengolahan data, dan
  6. Pembukuan.
Hal tersebut penting adanya untuk menunjang keakuratan data yang diperlukan, baik oleh aparat pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan atau menggali potensi pokok ketetapan dan penerimaan PBB yang seoptimal mungkin, perlu diadakan suatu pendataan untuk menjaring obyek PBB yang seluas-luasnya melalui pemeberian SPOP kepada para subyek pajak. 

Dalam kenyataanya, sehubungan dengan pengisian SPOP oleh para wajib pajak mungkin saja terjadi hal-hal sebagai berikut :
  1. Wajib Pajak mengisi SPOP dengan benar dan mengembalikannya sesuai batas waktu yang ditentukan.
  2. Wajib Pajak mengisi SPOP dengan benar, tetapi terlambat mengembalikannya.
  3. Wajib Pajak mengisi SPOP tidak lengkap / tidak benar secara disengaja ataupun tidak disengaja dan mengembalikannya sesuai batas waktu yang ditentukan.
  4. Wajib Pajak mengisi SPOP tidak lengkap / tidak benar secara disengaja ataupun tidak disengaja dan mengembalikannya terlambat.
  5. Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP.

SPT Masa, SPT Tahunan dan Prosedur Pembayaran PBB
Surat pemberitahuan ( SPT ) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ( Pasal 1 angka 10 UU KUP ).

1. Fungsi SPT
Fungsi SPT bagi WP PPh ( Pajak Penghasilan ) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang :
  1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak;
  2. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Fungsi SPT bagi WP PKP ( Pengusaha Kena Pajak ) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan menyetorkan pajak yang terutang.

2. Jenis SPT
Berdasarkan kewajiban dalam penyetoran dan pelaporannya, SPT dibagi dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut.
  1. SPT masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pemabayaran pajak yang terutang dalam masa pajak. 
  2. SPT tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan unutk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak.
3. Prosedur Pelaporan SPT
Batas waktu pelaporan SPT masa adalah selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan adalah selambatlambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak terdiri dari tahun buku dan tahun kawin (Januari s.d. Desember). Apabila WP melewati batas penyampaian SPT tahunan, maka diperkenankan untuk mengajukan perpanjangan pelaporan SPT, paling lama enam bulan. Permohonan perpanjangan harus disampaikan sebelum berakhirnya penyampaian SPT tahunan.

Dalam waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, WP dapat membetulkan SPT masa atau SPT tahunan sesuai dengan Pasal 8 UU KUP. Pemebetulan dilakukan dengan cara mengisi formulir SPT yang dibetulkan dan judulnya ditambahi keterangan SPT-Pembetulan.

5. Tahun, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang
Sehubungan dengan pelaksanaan PBB, wajib pajak memerhatikan tahunpajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang atau yang harus dibayar.Tahun pajak pada PBB adalah jangka waktu satu tahun takwin. Tahun takwin adalahmasa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Saat menentukan pajak terutangadalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segalamutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januarisampai 31 Desember tahun berjalan akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Tempat pajak terutang adalah sebagai berikut :
  1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
  2. Untuk Daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.
6. Dasar Pengenaan PBB
Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, danbila tidak terdapat jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga denganobjek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untukdaerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Penentuan NJOP diperoleh melalui penilaian objek PBB tersebut. Besarnya NJOP yang ditetapkan terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK. 04/2000 adalah sebesar Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar.

7. Dasar Penghitungan PBB
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Berdasarkan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2000, besarnya NJKP untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan ditentukan sebagai berikut :
  • Sebesar 40% dari NJOP untuk :
  1. Objek Pajak Perkebunan;
  2. Objek Pajak Kehutanan;
  3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP.= 1 miliar rupiah.
  • Sebesar 20% dari NJOP untuk :
  1. Objek Pajak Pertambangan;
  2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya NJOP<1 miliar rupiah.

8. Dasar Penagihan PBB
Dasar penagihan Pajak PBB ada 3 yaitu, sebagai berikut.
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 
SPPT adalah surat yang dipergunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

a) Dasar Penertiban SPPT
  1. Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 
  2. Objek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada kantor pelayanan PBB yang bersangkutan.
b) Waktu Pelaksanaan SPPT
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, bila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 Maret 1998, selambatlambatnya pada tanggal 31 Agustus 1998 ia sudah harus melunasi PBB-nya. Tanggal 31 Agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
a) Dasar Penertiban SKP
SKP ditertibkan apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang
lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak
berdasarkan SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak.

b) Waktu Pelunasan SKP
Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan stanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Jadi, bila seorang wajib pajak menerima SKP pada tanggal 1 Maret 1998, ia sudah harus melunasi PBB selambat-lambatnya 31 Maret 1998 ini juga disebut tanggal jatuh tempo SKP.

3. Surat Tagihan Pajak
a) Dasar Penertiban SPT
  1. Wajib pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
  2. Wajib pajak terlambat membayar utangnya pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya SK oleh wajib pajak.
  3. Wajib pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.
b) Besarnya Denda Administrasi dalam SPPT
Besarnya denda administrasi karena wajib pajak terlambat membayar pajaknya, melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT, adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo samapi dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

c) Saat Jatuh Tempo SPT
Saat jatuh tempo STP adalah satu bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak. Misalkan STP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 September 2005, maka, jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2005.

9. Pembagian Hasil PBB
Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian sebagai berikut.
  • Pemerintah pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB
  • Pemerintah daerah sebesar 90% dari penerimaan PBB, dengan ketentuan sebagai berikut.
  1. Biaya pemungutan PBB = 9% diperoleh dari (10%x bagian pemda (90%))
  2. Daerah tingkat I = 16,2% diperoleh dari (20%x81%)
  3. Daerah tingkat II = 64,8% diperoleh dari (80%x81%)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata kepada seluruh daerah tingkat II setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Dengan melihat pembagian tersebut, tampak jelas bahwa hasil penerimaan pajak bumi dan tingkat II dimana pajak tersebut dipungut.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pengertian Dan Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Ahli"

Posting Komentar